Perancis Rumuskan Denda Untuk Burqa Di Tempat Umum


HAM yang selama ini digembar-gemborkan dan mulai berkibar dan menjadi ideologi baru di Indonesia, ternyata sangat bertolak belakang dengan yang terjadi di luar negeri. Negara-negara yang menciptakan HAM malah sering melanggarnya.

Bahkan negara-negara yang terkenal dengan kebebasan dan menjunjung tinggi HAM (Hak Asasi Manusia) malah menginjak-injak HAM itu sendiri. Apakah yang berlaku adalah HAMnya mereka. Jika itu merugikan mereka dan tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan itu melanggar HAM. Padahal menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya adalah HAM yang paling dasar.

Umat Islam yang banyak “Bagaikan buih di lautan yang luas”.  Terombang-ambing tidak berdaya akibat aqidah yang tercemar. Budaya mengekor dan Tasyabuh (menyerupai) kaum kufar telah dianggap biasa. Sedangkan kemurnian aqidah, mempelajari tauhid dan menghidupkan sunnah ditinggalkan.

Jika ada yang menghidupkan sunnah (memelihara jenggot, burqo (cadar), tidak isbal) dianggap teroris, kuno dan lain sebagainya.

Renungkan saudara-saudara kita di sana (belahan dunia lain) di tindas (Palestina, Afganistan, dll) dan saudara-saudara kita yang menjadi minoritas di tengah-tengah kaum kufar dan munafik dengan seenak perut mereka menindas tanpa mempedulikan HAM yang mereka gembor-gemborkan. Kenapa kita sering bangga dengan mengekor pada budaya mereka, kenapa kita tidak bangga dengan Syar’at agama kita yang haq ini?

Baru-baru ini di negeri Perancis merumuskan denda untuk burqa (cadar) di tempat umum bukankah itu melanggar HAM? Memakai pakaian yang mini, bahkan hampir telanjang kenapa tidak dianggap melanggar HAM. Bukankah dengan membuka aurot itu melanggar HAM. HAM bagi laki-laki untuk jauh dari maksiat?

PARIS (SuaraMedia News) – Perancis sedang merumuskan sebuah hukum baru yang mengharuskan setiap wanita yang mengenakan burka di tempat-tempat publik untuk membayar denda lebih dari 700 poundsterling.

Jumlah itu dapat dilipatgandakan bagi pria Muslim yang memaksa istrinya atau perempuan lain dalam keluarganya untuk menutupi wajahnya.

Jean-Francois Cope, Ketua UMP dalam parlemen Perancis, telah mengatakan bahwa ia akan mengajukan rancangan undang-undang yang melarang pemakaian jilbab di tempat publik akhir tahun lalu, yang menurutnya adalah sebuah cara untuk mempertahankan Perancis dari ekstremisme.

Ia juga mengatakan bahwa undang-undang baru itu dimaksudkan untuk melindungi  ‘harga diri’ dan ‘keamanan’ kaum wanita.

Ia telah siap mengajukan draft undang-undang itu ke Majelis Nasional setelah Sarkozy mengatakan bahwa jilbab tidak diterima karena mengintimidasi dan mengasingkan kaum non-Muslim, terutama di negara sekuler seperti Perancis.

“Kami menginginkan sebuah larangan di area publik,” ujar Cope, menegaskan bahwa jilbab tidak akan diijinkan di bangunan-bangunan publik, atau di jalan-jalan Perancis, karena dianggap mendorong ekstremisme.

Cope mengatakan, “Mengenakan burka akan dikenai denda sebesar 750 euro.”

Ia mengatakan bahwa denda itu akan diterapkan ke semua orang di jalanan umum yang wajahnya sepenuhnya tertutup.

Sebuah penyelidikan parlemen ke dalam persoalan burka dan cadar ini akan dipublikasikan rekomendasinya bulan depan.

Sementara itu, oposisi Sosialis telah menyatakan penentangannya terhadap hukum yang melarang burka, meskipun selama ini mereka tidak menyetujui busana tersebut.

“Kami menentang pemakaian burka, tapi kami juga tidak menghendaki adanya larangan secara hukum,” ujar juru bicara Benoit Hamon.

“Kami sepenuhnya menentang burka,” ujarnya kepada sebuah radio Perancis. “Burka adalah penjara bagi wanita dan tidak memiliki tempat di Republik Perancis. Namun hukum ad-hoc tidak akan memberikan efek yang diharapkan.”

Musim panas lalu, anggota parlemen Perancis menggelar sidang dengar pendapat tentang larangan terhadap jilbab Muslim menutup seluruh tubuh, mulai ujung kepala hingga ujung kaki ini.

Sarkozy menggantungkan ide memperkenalkan undang-undang yang melarang burka.

Di tahun 2004, Perancis secara kontroversial melarang pemakaian jilbab dan simbol-simbol relijius lainnya di sekolah-sekolah negeri dan oleh pegawai-pegawai pemerintah.

Sebelumnya, para wanita Muslim dengan burqa juga terancam tidak akan mendapatkan kewarganegaraan Perancis karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai negara tersebut.

Menteri Kehakiman Alliot-Mari mengatakan bahwa mengenakan jilbab atau burka adalah “sebuah masalah yang mempengaruhi kemampuan untuk hidup bersama, nilai-nilai republik, dan terutama harga diri sebagai manusia.”

Sebuah pengadilan Perancis minggu lalu menolak kewarganegaraan bagi seorang wanita Maroko berjilbab dengan alasan “praktik radikal” Islamnya tidak sesuai dengan nilai-nilai Perancis.

Namun sang menteri kemudian mengatakan bahwa ada beberapa hal dasar yang harus mereka pertahankan.

“Contohnya, seorang suami yang akan mengajukan kewarganegaraan Perancis dan istrinya mengenakan burka adalah seseorang yang tampaknya tidak berbagi nilai-nilai yang sama dengan negara kita,” ujarnya.

“Karena itu, dalam kasus semacam itu, kita harus menolak permintaannya,” ujarnya. (rin/nd/bbc/sm) www.suaramedia.com

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: